Hezron Sabar Rotua Tinambunan, S.H., M.H.

Hezron Sabar Rotua Tinambunan, S.H., M.H., lahir di Kotawaringin Timur pada tanggal 11-02-1988 adalah dosen di Universitas Negeri Surabaya. Dalam 1 tahun terakhir, mengampu 23 matakuliah. Sudah melakukan pengabdian sebanyak 7. Sudah mempublikasi Artikel Ilmiah dalam jurnal sebanyak 58. Memiliki karya buku sebanyak 2. Menjadi pemakalah seminar ilmiah sebanyak 1. Memperoleh HKI sebanyak 4.

Identitas Diri

Riwayat Pendidikan

S1 S2
Nama Perguruan Tinggi Universitas Jenderal Soedirman Universitas Airlangga
Bidang Ilmu Hukum Hukum
Tahun Masuk-Lulus 2007 - 2011 2012 - 2014
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi Pelayanan Perizinan dalam Pelaksanaan Otonomi daerah di Kabupaten Banyumas Kewenangan Pelayanan Perizinan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah
Nama Pembimbing/Promotor 1. Hj. Setiadjeng Kadarsih, S.H., M.H. 2. Sri Hartini, S.H., M.H. Dr. Sukardi, S.H., M.H.

Mata Kuliah yang Diampu

No. Mata Kuliah
1 Artificial Intelligence for Law
2 Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
3 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
4 Hukum Administrasi Negara
5 Hukum eksekusi TUN
6 Hukum Kepegawaian
7 Hukum Pemerintah Daerah
8 Hukum Perdata
9 Hukum Perundang-undangan
10 Hukum Tata Negara
11 Ilmu Negara
12 Kapita Selekta Hukum Administrasi Negara
13 Kapita Selekta Hukum Tata Negara
14 Metode Penelitian Hukum (MPH)
15 Pancasila
16 Pengantar Hukum Indonesia
17 Pengantar Hukum Indonesia (Phi)
18 Pengantar Sosiologi - Antropologi
19 Penulisan Hukum (Skripsi Atau Legal Memo)
20 PLKH 2 (Praktik Peradilan TUN)
21 PLKH 5 ( Legislatif Drafting)
22 Sosiologi Hukum
23 Tanggung Gugat Pemerintahan

Data Penelitian Dari Sim Litabmas

No. Tahun Judul Sumber Dana
1 2020 TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENERAPAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR TERHADAP MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19 DI KOTA SURABAYA. Litabmas
2 2020 TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENERAPAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR TERHADAP MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19 DI KOTA SURABAYA. Litabmas
3 2020 TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENERAPAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR TERHADAP MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19 DI KOTA SURABAYA. Litabmas

Data Penelitian Dari Non Litabmas

No. Tahun Judul Sumber Dana
1 2021 PENYUSUNAN BUKU AJAR HUKUM EKONOMI PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
2 2020 Tanggung Jawab Negara dalam Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kota Surabaya.
3 2021 EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) MIKRO DALAM PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19
4 2025 KEWENANGAN PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DALAM PELAKSAANAAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA
5 2025 PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ANAK DISABILITAS (STUDI HUKUM TENTANG HAK PEKERJA ANAK DISABILITAS PADA KOMUNITAS BATIK CIPRAT KABUPATEN MAGETAN)
6 2020 Implementasi Kewenangan Pengaturan Keadaan Kahar (Force Majeur) Akibat Pandemi COVID-19 Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Berstatus Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum (PPK-BLU)
7 2020 MERETAS FILOSOFI SENI TRADISI REOG JARANAN TURANGGA YAKSA SEBAGAI STRATEGI MEWUJUDKAN KETAHANAN BUDAYA DI KABUPATEN TRENGGALEK
8 2025 MODEL PEMBINAAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN YANG BERKELANJUTAN UNTUK MENINGKATAN KUALITAS MAHASISWA KAMPUS UNESA 5

Pengabdian Kepada Masyarakat

No Tahun Judul Pengabdian Sumber Pendanaan
1 2025 EDUKASI PERLINDUNGAN HUKUM PENYANDANG DISABLITAS BAGI GURU SEKOLAH MENENGAH ATAS KABUPATEN MAGETAN
2 2025 Peningkatan Kompetensi Ibu PKK Dalam Mengembangkan Kewirausahaan Berbasis Kearifan Lokal Untuk Memperkuat “Pesu” Sebagai Desa Pancasila Di Kabupaten Magetan
3 2025 PENGEMBANGAN KOMUNITAS BELAJAR PANCASILA BERBASIS KARANG TARUNA UNTUK REVITALISASI CITRA “PESU” SEBAGAI DESA PANCASILA DI KABUPATEN MAGETAN
4 2025 KOLABORASI KAMPUS UNESA 5 -NIE SINGAPURA: ETHNO-TECHNO-REALISTIC MATHEMATICS EDUCATION INDONESIA DI BERBAGAI ASPEK SECARA BERKELANJUTAN
5 2020 Sosialisasi Regulasi Pembatasan Sosial Berskala Besar Dan Kenormalan Baru Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Kebraon Kecamatan Karang Pilang Surabaya
6 2021 Sosialisasi Pembentukan Peraturan Desa Pada Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun
7 2025 Optimalisasi Produksi dan Pemasaran Kerupuk Lumping di Kelurahan Kraton, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, Jawa Timur

Publikasi Jurnal

No Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal Volume/Nomor/Tahun
1 KEBERLAKUAN HUKUM DAN KEKUATAN MENGIKAT PERATURAN MENTERI YANG TIDAK DIPERINTAHKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI - /-/0
2 Suwandoko, Junaidi, Dika Yudanto, Dian Dewi Khasanah, Sir, & MG (2023). Hukum Administrasi Negara (A. Iftitah (Ed.); Oktober 20). Sada Kurnia Pustaka - /-/0
3 UPAYA SINKRONISASI DARI KETIDAKSINKRONAN PENGATURAN RESI GUDANG DI JAWA TIMUR - /-/0
4 Suwandoko, Junaidi, Dika Yudanto, Dian Dewi Khasanah, Sir, & Mardania Gazali. State Administrative Law. Edited by Anik Iftitah. October 20. Sada Kurnia Pustaka, 2023 - /-/0
5 MEME: UPAYA REKONSILIASI 4.0 DALAM PEMILIHAN UMUM 2019 Masalah-Masalah Hukum 49 (1), 61-70 - /-/0
6 EFEKTIVITAS HUKUM UJI BERKALA PADA KENDARAAN BERMOTOR JENIS PICK UP TERHADAP TERJADINYA KECELAKAAN DI KABUPATEN LAMONGAN - /-/0
7 FILIAL RESPONSIBILITY LAW SEBAGAI JAMINAN HAK ALIMENTASI ORANG TUA DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA - /-/0
8 UPAYA SINKRONISASI DARI KETIDAKSINKRONAN PENGATURAN RESI GUDANG DI JAWA TIMUR - /-/0
9 Efektivitas Hukum Uji Berkala Pada Kendaraan Bermotor Jenis Pick Up Terhadap Terjadinya Kecelakaan Di Kabupaten Lamongan - /-/0
10 Efektivitas Hukum Uji Berkala Pada Kendaraan Bermotor Jenis Pick Up Terhadap Terjadinya Kecelakaan Di Kabupaten Lamongan - /-/0
11 STATE RESPONSIBILITY FOR IMPLEMENTING LARGE-SCALE SOCIAL RESTRICTIONS TO COMMUNITIES AFFECTED BY COVID-19 IN SURABAYA CITY Diponegoro Law Review 7 (2), 279-295, 0 - /-/0
12 R,“Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Alih Fungsi Bangunan (Studi Di Kabupaten Sidoarjo)” Jurnal Hukum, 0 - /-/0
13 KELEMBAGAAN PELAYANAN PERIZINAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH UNIVERSITAS AIRLANGGA - /-/2013
14 KELEMBAGAAN PELAYANAN PERIZINAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2013 - /-/2013
15 Reconstruction the Authority of Constitutional Court on Impeachment Process of President and/or Vice President in Indonesian Constitutional System Jurnal Dinamika Hukum 16 (1), 71-78 - /-/2016
16 Pemberdayaan Masyarakat Desa Pesisir Melalui Penguatan Budaya Maritim Dalam Menghadapi Pasar Bebas Masyarakat Ekonomi Asean Fiat Justisia Journal of Law 10 (1) - /-/2016
17 RECONSTRUCTION THE AUTHORITY OF CONSTITUTIONAL COURT ON IMPEACHMENT PROCESS OF PRESIDENT AND/OR VICE PRESIDENT IN INDONESIA... Jurnal Dinamika Hukum 16 (1) - /-/2016
18 Model Pemberdayaan Wilayah Pesisir Dalam Menghadapi Pasar Bebas Masyarakat Ekonomi Asean Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 28 (2), 250-262 - /-/2016
19 EFEKTIFITAS PELAKSANAAN RAZIA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PADA PENJUAL MINUMAN BERALKOHOL TANPA IZIN DI KABUPATEN MOJOKERTO NOVUM: JURNAL HUKUM 4 (3), 122-131, 2017 - /-/2017
20 EFEKTIFITAS PELAKSANAAN RAZIA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PADA PENJUAL MINUMAN BERALKOHOL TANPA IZIN DI KABUPATEN MOJOKERTO JURNAL NOVUM 4 (3), 122-131 - /-/2017
21 ANALISIS YURIDIS KENAIKAN TARIF ADMINISTRASI PENGESAHAN DAN PENERBITAN STNK DAN BPKB PADA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF PENERIMAAN NEGARA … NOVUM: JURNAL HUKUM 5 (2), 137-153, 2018 - /-/2018
22 ANALISIS YURIDIS KENAIKAN TARIF ADMINISTRASI PENGESAHAN DAN PENERBITAN STNK DAN BPKB PADA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF PENERIMAAN NEGARA … NOVUM: JURNAL HUKUM 5 (2), 137-153 - /-/2018
23 Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/Puu-Xv/2017 Berkaitan Dengan Penolakan Uji Materi Presidential Threshold Dalam Pengusulan Calon Presiden Dan Wakil … Novum: Jurnal Hukum 5 (2), 104-116, 2018 - /-/2018
24 Penegakan Hukum Bagi Peternak Rakyat Dengan Jenis Ternak Ayam Ras Petelur Yang Tidak Memiliki Tanda Daftar Usaha Peternakan Di Kabupaten Blitar NOVUM: JURNAL HUKUM 5 (3), 40-47, 2018 - /-/2018
25 UPAYA HUKUM TERHADAP DISPARITAS PENETAPAN JUMLAH KURSI ANGGOTA DPRD DIKAITKAN DENGAN DATA JUMLAH PENDUDUK DI KOTA SURABAYA NOVUM: JURNAL HUKUM 5 (2), 32-43, 2018 - /-/2018
26 Indonesia’s Governance System after Amandment of the 1945 Constitution: The Dialectic between Text and Context 1st International Conference on Social Sciences (ICSS 2018), 106-113, 2018 - /-/2018
27 Pengawasan Aturan Jam Operasional Toko Swalayan Di Kota Surabaya NOVUM: JURNAL HUKUM 6 (3), 2019 - /-/2019
28 EFEKTIVITAS PENGAWASAN BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA NOVUM: JURNAL HUKUM 6 (3), 2019 - /-/2019
29 Rekonstruksi Konstitusi Dalam Regional Representative Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Fungsi Legislatif Masalah-Masalah Hukum 48 (3), 266-274 - /-/2019
30 ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PTUN NOMOR 193/G/LH/2015/PTUN-JKT, ATAS PEMBATALAN SK GUBERNUR DKI JAKARTA NO. 2238 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN IZIN PELAKSANAAN REKLAMASI PULAU G … Novum: Jurnal Hukum 6 (3) - /-/2019
31 Asuransi Kecelakaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Sebagai Moda Transportasi Umum Berbasis Online Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 26 (3), 627-649 - /-/2019
32 Accountability of the President of the Republic of Indonesia according to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia International Conference on Social Science 2019 (ICSS 2019), 456-462, 2019 - /-/2019
33 Rekonstruksi Konstitusi dalam Regional Representative Dewan Perwakilan Daerah terhadap Fungsi Legislatif. Masalah-Masalah Hukum, 48 (3), 266 - /-/2019
34 Asuransi Kecelakaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Sebagai Moda Transportasi Umum Berbasis Online Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 26 (3), 627-649, 2019 - /-/2019
35 PENGAWASAN PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERBASIS APLIKASI E-VILLAGE BUDGETING DI KABUPATEN BANYUWANGI NOVUM: JURNAL HUKUM 6 (1), 2019 - /-/2019
36 Implikasi Hukum Ketidaksinkronan Pengaturan Resi Gudang di Jawa Timur NOVUM: JURNAL HUKUM 7 (2), 2020 - /-/2020
37 Upaya Sinkronasi Dari Ketidaksinkronan Pengaturan Resi Gudang Di Jawa Timur NOVUM: Jurnal Hukum 7 (2), 111-23, 2020 - /-/2020
38 Keberlakuan Hukum Dan Kekuatan Mengikat Peraturan Menteri Yang Tidak Diperintahkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi Jurnal Novum: Jurnal Hukum 7 (3), 2020 - /-/2020
39 European Union Policy on Refugees According to the International Refugee Law 3rd International Conference on Social Sciences (ICSS 2020), 342-346, 2020 - /-/2020
40 Assessing the Dilemmatic Problem of Positive Fictitious State Administration Settlement Examination in Government Administration International Joined Conference on Social Science (ICSS 2021), 199-204, 2021 - /-/2021
41 Mengulas Problematik Kegiatan Belajar-Mengajar di Tengah Pandemi: Reviewing Problematic Teaching and Learning Activities in the Middle of a Pandemic Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang 7 (1), 139-156, 2021 - /-/2021
42 Mengulas Problematik Kegiatan Belajar-Mengajar di Tengah Pandemi Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang 7 (1) - /-/2021
43 Authority Reformulation Management of Natural and Biological Resources: Conservation District in Probolinggo UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum 8 (1), 10-17, 2021 - /-/2021
44 Penegakan Hukum Administrasi Bagi Penghasil Limbah Elektronik Yang Melanggar Ketentuan Terkait Kewajiban Melaksanakan Pengelolaan Limbah Elektronik (E-Waste) Di Kota Surabaya NOVUM: JURNAL HUKUM 8 (3), 111-120, 2021 - /-/2021
45 Persoalan Dilematis Lembaga Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 10 (1), 64-78, 2021 - /-/2021
46 ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MK NOMOR 36/PUU-XV/2017 TERKAIT HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI NOVUM: JURNAL HUKUM 8 (2), 71-80, 2021 - /-/2021
47 Reviewing the Medical Record Confidentiality of Covid-19 Patient Jurnal Dinamika Hukum 21 (1), 33-45, 2021 - /-/2021
48 ANTINOMY: FULFILLMENT OF THE RIGHT TO WORK AND THE RIGHT TO HAVE A GOOD AND HEALTHY ENVIRONMENT DURING THE COVID 19 PANDEMIC Russian Law Journal 10 (3), 1-9, 2022 - /-/2022
49 Pembatalan Sertifikat Ganda Hak Milik Atas Tanah Terkait Asas Akuntabilitas Melalui Studi Kasus Putusan No. 170/G/2018/PTUN. SMG NOVUM: JURNAL HUKUM 9 (3), 81-90, 2022 - /-/2022
50 Aspek Hukum Peserta Pemagangan dalam Negeri Berdasarkan Permenaker Nomor 6 Tahun 2020 Jurnal Hukum Bisnis 12 (01), 1-10, 2023 - /-/2023
51 Hukum Administrasi Negara ENAM MEDIA, 2023 - /-/2023
52 Hukum Administrasi Negara (Oktober 2023). Sada Kurnia Pustaka https://bit.ly/Ebook_HukumAdministrasiNegara, 2023 - /-/2023
53 BAB 3 HUBUNGAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN ILMU HUKUM YANG LAINNYA Hukum Administrasi Negara, 33, 2023 - /-/2023
54 Penguatan eksistensi masyarakat hukum adat ditengah arus globalisasi pasca era industri 4.0 SUPREMASI HUKUM 19 (01), 72-79, 2023 - /-/2023
55 Reformasi Hukum di Era Digital:: Tantangan dan Peluang di Indonesia Indonesian Research Journal on Education 4 (4), 3206–3215-3206–3215, 2024 - /-/2024
56 Sosialisasi Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum Serentak SENYUM BOYOLALI 5 (2), 1-8, 2024 - /-/2024
57 Calculation of Age Requirements for Regional Head Candidates in Indonesia (Comparative Study of Supreme Court an Constitutional Court Decisions) Riwayat: Educational Journal of History and Humanities 7 (4), 2836-2842, 2024 - /-/2024
58 Legal Aid In Handling Cases Of Sexual Violence Against Children In Indonesia Journal Of Human And Education (JAHE) 5 (1), 119-123, 2025 - /-/2025

Karya Buku

No Judul Buku Tahun Jumlah Halaman Penerbit
1 Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 2016 UNESA UNIVERSITY PRESS
2 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA 2023 PT SADA KURNIA PUSTAKA

Pemakalah Seminar Ilmiah

No Nama Temu ilmiah / Seminar Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat
1 Journal of Physics: Conference Series The reconstruction of revocation againts the rights to vote or to be voted in public post for those who are found guilty in corruption case in Indonesia from a progressive legal perspective 2018

Hak Karya Ilmiah

No Judul/Tema HKI Tahun Jenis Nomor
1 Hukum Administrasi Negara 2020 hak cipta EC00202029796
2 Hukum Administrasi Negara 2021 hak cipta EC00202181751
3 Hukum Perundang-undangan 2021 hak cipta EC00202181752
4 Hukum Pemerintah Daerah 2021 hak cipta EC00202181753