Dr. Bachrul Amiq, S.H., M.H.

Dr. Bachrul Amiq, S.H., M.H., lahir di Gresik pada tanggal 21-04-1971 adalah dosen di Universitas Negeri Surabaya. Dalam 1 tahun terakhir, mengampu 23 matakuliah. Sudah melakukan pengabdian sebanyak 5. Sudah mempublikasi Artikel Ilmiah dalam jurnal sebanyak 112. Memperoleh HKI sebanyak 2.

Identitas Diri

Riwayat Pendidikan

S3
Nama Perguruan Tinggi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Bidang Ilmu Ilmu Hukum
Tahun Masuk-Lulus 2006 - 2010
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi -
Nama Pembimbing/Promotor -

Mata Kuliah yang Diampu

No. Mata Kuliah
1 Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
2 Hukum Acara Peradilan TUN
3 Hukum Administrasi Negara
4 Hukum dan Kebijakan Publik
5 Hukum Kepemiluan
6 Hukum Pemerintahan Daerah dan Keuangan Daerah
7 HUKUM PEMILU
8 Hukum Perundang-undangan
9 Hukum Tata Negara
10 Ilmu Negara
11 Logika
12 Logika dan Argumentasi Hukum
13 Penalaran dan Argumentasi Hukum
14 Penulisan Hukum (Skripsi Atau Legal Memo)
15 Penulisan Hukum (Skripsi Atau Lega Memo)
16 PROPOSAL
17 Proposal Tugas Akhir
18 Seminar Hasil
19 Sistem Pemerintahan Daerah
20 Tanggung Gugat Pemerintah
21 Teori Hukum
22 TUGAS AKHIR
23 Tugas Akhir Tesis

Data Penelitian Dari Sim Litabmas

No. Tahun Judul Sumber Dana
1 2020 ADVOKASI PELAKSANAAN UU NO. 21 TAHUN 2000 UNTUK MENCIPTAKAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HARMONIS DAN MENINGKATKAN KINERJA SERIKAT PEKERJA DI JAWA TIMUR Litabmas
2 2019 ADVOKASI PELAKSANAAN UU NO. 21 TAHUN 2000 UNTUK MENCIPTAKAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HARMONIS DAN MENINGKATKAN KINERJA SERIKAT PEKERJA DI JAWA TIMUR Litabmas
3 2018 ADVOKASI PELAKSANAAN UU NO. 21 TAHUN 2000 UNTUK MENCIPTAKAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HARMONIS DAN MENINGKATKAN KINERJA SERIKAT PEKERJA DI JAWA TIMUR Litabmas
4 2020 ADVOKASI PELAKSANAAN UU NO. 21 TAHUN 2000 UNTUK MENCIPTAKAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HARMONIS DAN MENINGKATKAN KINERJA SERIKAT PEKERJA DI JAWA TIMUR Litabmas
5 2019 ADVOKASI PELAKSANAAN UU NO. 21 TAHUN 2000 UNTUK MENCIPTAKAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HARMONIS DAN MENINGKATKAN KINERJA SERIKAT PEKERJA DI JAWA TIMUR Litabmas
6 2018 ADVOKASI PELAKSANAAN UU NO. 21 TAHUN 2000 UNTUK MENCIPTAKAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HARMONIS DAN MENINGKATKAN KINERJA SERIKAT PEKERJA DI JAWA TIMUR Litabmas
7 2020 ADVOKASI PELAKSANAAN UU NO. 21 TAHUN 2000 UNTUK MENCIPTAKAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HARMONIS DAN MENINGKATKAN KINERJA SERIKAT PEKERJA DI JAWA TIMUR Litabmas
8 2019 ADVOKASI PELAKSANAAN UU NO. 21 TAHUN 2000 UNTUK MENCIPTAKAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HARMONIS DAN MENINGKATKAN KINERJA SERIKAT PEKERJA DI JAWA TIMUR Litabmas
9 2018 ADVOKASI PELAKSANAAN UU NO. 21 TAHUN 2000 UNTUK MENCIPTAKAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HARMONIS DAN MENINGKATKAN KINERJA SERIKAT PEKERJA DI JAWA TIMUR Litabmas
10 2020 ADVOKASI PELAKSANAAN UU NO. 21 TAHUN 2000 UNTUK MENCIPTAKAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HARMONIS DAN MENINGKATKAN KINERJA SERIKAT PEKERJA DI JAWA TIMUR Litabmas
11 2019 ADVOKASI PELAKSANAAN UU NO. 21 TAHUN 2000 UNTUK MENCIPTAKAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HARMONIS DAN MENINGKATKAN KINERJA SERIKAT PEKERJA DI JAWA TIMUR Litabmas
12 2018 ADVOKASI PELAKSANAAN UU NO. 21 TAHUN 2000 UNTUK MENCIPTAKAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HARMONIS DAN MENINGKATKAN KINERJA SERIKAT PEKERJA DI JAWA TIMUR Litabmas
13 2020 ADVOKASI PELAKSANAAN UU NO. 21 TAHUN 2000 UNTUK MENCIPTAKAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HARMONIS DAN MENINGKATKAN KINERJA SERIKAT PEKERJA DI JAWA TIMUR Litabmas
14 2019 ADVOKASI PELAKSANAAN UU NO. 21 TAHUN 2000 UNTUK MENCIPTAKAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HARMONIS DAN MENINGKATKAN KINERJA SERIKAT PEKERJA DI JAWA TIMUR Litabmas
15 2018 ADVOKASI PELAKSANAAN UU NO. 21 TAHUN 2000 UNTUK MENCIPTAKAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HARMONIS DAN MENINGKATKAN KINERJA SERIKAT PEKERJA DI JAWA TIMUR Litabmas

Data Penelitian Dari Non Litabmas

No. Tahun Judul Sumber Dana
1 2023 PENYUSUNAN BUKU AJAR HUKUM KEPEGAWAIAN PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
2 2022 Kewenangan Penjabat Kepala Daerah Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
3 2022 PENYUSUNAN BUKU AJAR PENALARAN DAN ARGUMENTASI HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
4 2024 PENGAWASAN DPR SEBAGAI INSTRUMEN AWAL UNTUK MELAKUKAN PEMAKZULAN TERHADAP PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
5 2024 PEMBAHARUAN MODEL PERENCANAAN PEMERINTAH DESA YANG MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM
6 2024 Rekonsiliasi Pasca Pemilu 2024 Sebagai Konvensi Ketatanegaraan: Orientasi Budaya Hukum Progresif dalam Menjaga Persatuan Bangsa
7 2024 KEDAULATAN NEGARA VERSUS LEX SPORTIVA: UPAYA HARMONISASI ANTARA HUKUM NEGARA DAN HUKUM DI CABANG OLAHRAGA
8 2024 PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERKAIT PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA DAN MALAYSIA
9 2024 MENAKAR KEDUDUKAN HUKUM PT AB JAWA TIMUR (PERSERODA) DALAM PENGELOLAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) REGIONAL: PELAYANAN PUBLIK VS ORIENTASI KOMERSIAL
10 2023 Analisis Yuridis Sistem Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Menurut Undang-UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pengabdian Kepada Masyarakat

No Tahun Judul Pengabdian Sumber Pendanaan
1 2023 OPTIMALISASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK DI DESA REJOMULYO KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN
2 2022 PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KEBIJAKAN FAKULTAS/JURUSAN/PROGRAM STUDI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM
3 2024 OPTIMALISASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK DI DESA ROGOJAMPI KABUPATEN BANYUWANGI
4 2025 PEMBERDAYAAN DAN ADVOKASI HUKUM BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI HONG KONG: MENINGKATKAN KESADARAN HAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM SERTA ADAPTASI SOSIAL
5 2024 SOSIALISASI PROSEDUR PENDAFTARAN TANAH ELEKTRONIK DAN PENGGANTIAN SERTIFIKAT TANAH ANALOG KE SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI KECAMATAN ROGOJAMPI KABUPATEN BANYUWANGI JAWA TIMUR

Publikasi Jurnal

No Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal Volume/Nomor/Tahun
1 Model of determinant factors of industrial relations (analytical study of indonesian laws on trade union) Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues 22 /-/2019
2 Environmental Damage: Community Lawsuit Against The Government Over Industrial Business Licenses Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum 20 /-/2024
3 Hasil cek turnitin: STRATEGY OF STRUGGLE_ TRADITIONAL MARKET STRATEGY OF STRUGGLE_ TRADITIONAL MARKET vs MODERN MARKET IN INDONESIA. Universitas Dr. Soetomo, 0 - /-/0
4 peer reviewer: Model of Determinant Factors of Industrial Relations (Analytical Study of Indonesian Laws on Trade Union). Universitas Dr. Soetomo - /-/0
5 PENGARUH PERUBAHAN PENGATURAN LAMA MASA JABATAN KEPALA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA - /-/0
6 Hasil cek plagiasi Buku Bachrul Amiq Universitas Dr. Soetomo Surabaya, 0 - /-/0
7 Laporan Hibah Bachrul Amiq Universitas Dr. Soetomo Surabaya, 0 - /-/0
8 Environmental Damage: Community Lawsuit Against The Government Over Industrial Business Licenses LAW REFORM 20 (1), 1-21, 0 - /-/0
9 Karakteristik Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menurut Sistem Pemerintahan Presidensial Jurnal Hukum & Pembangunan 50 (4), 994-1006, 0 - /-/0
10 Hasil cek turnitin: Stufen Theory as a Basic Analysis of the Legal Standing of the MIinisterial Regulation and its Relation to the Execution of the Local Regulation. Universitas Dr. Soetomo, 0 - /-/0
11 peer reviewer: Administrative Sanction in Enviromental Law Universitas Dr. Soetomo - /-/0
12 DECONSTRUCTIVE INTERPRETATION AS A JIHAD FORM OF CONSTITUTIONAL JUDGE TOWARDS LEGISLATIVE CORRUPTION - /-/0
13 Hasil cek turnitin: SANKSI ADMINISTRASI DALAM HUKUM LINGKUNGAN. Universitas Dr. Soetomo, 0 - /-/0
14 Hasil cek turnitin: Pengawasan BPK dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang bebas korupsi. Universitas Dr. Soetomo - /-/0
15 peer reviewer: Administrative Sanction in Enviromental Law Universitas Dr. Soetomo, 0 - /-/0
16 Hasil cek turnitin: SANKSI ADMINISTRASI DALAM HUKUM LINGKUNGAN. Universitas Dr. Soetomo - /-/0
17 Hasil cek turnitin: Pengawasan BPK dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang bebas korupsi. Universitas Dr. Soetomo, 0 - /-/0
18 peer reviewer: Stufen Theory as a Basic Analysis of the Legal Standing of the MIinisterial Regulation and its Relation to the Execution of the Local Regulation Universitas Dr. Soetomo - /-/0
19 Sanksi Administrasi dalam penegakan hukum lingkungan Laksbang Grafika Yogyakarta - /-/0
20 Hasil cek turnitin: ADMINISTRATIVE SANCTION IN ENVIRONMENTAL LAW. Universitas Dr. Soetomo - /-/0
21 peer reviewer: Strategy of Struggle: Traditional Market Strategy of Struggle: Traditional Market vs Moderen Market in Indonesia Universitas Dr. Soetomo, 0 - /-/0
22 Hasil cek turnitin: Stufen Theory as a Basic Analysis of the Legal Standing of the MIinisterial Regulation and its Relation to the Execution of the Local Regulation. Universitas Dr. Soetomo - /-/0
23 Peer Review Pengawasan BPK dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang bebas korupsi Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo - /-/0
24 Struggle - /-/0
25 peer reviewer: Strategy of Struggle: Traditional Market Strategy of Struggle: Traditional Market vs Moderen Market in Indonesia Universitas Dr. Soetomo - /-/0
26 peer reviewer: Sanksi Administrasi dalam penegakan hukum lingkungan Universitas Dr. Soetomo, 0 - /-/0
27 peer reviewer: Model of Determinant Factors of Industrial Relations (Analytical Study of Indonesian Laws on Trade Union). Universitas Dr. Soetomo, 0 - /-/0
28 peer reviewer: Sanksi Administrasi dalam penegakan hukum lingkungan Universitas Dr. Soetomo - /-/0
29 LAPORAN KEMAJUAN - /-/0
30 Sanksi Administrasi dalam penegakan hukum lingkungan Laksbang Grafika Yogyakarta, 0 - /-/0
31 peer reviewer: Stufen Theory as a Basic Analysis of the Legal Standing of the MIinisterial Regulation and its Relation to the Execution of the Local Regulation Universitas Dr. Soetomo, 0 - /-/0
32 Hasil cek turnitin: ADMINISTRATIVE SANCTION IN ENVIRONMENTAL LAW. Universitas Dr. Soetomo, 0 - /-/0
33 Hasil cek turnitin: KONSTITUTIONALITAS PENGUJIAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) OLEH MAHKAMAH KONTITUSI REPUBLIK INDONESIA. Universitas Dr. Soetomo - /-/0
34 IPTEKS BAGI KEWIRAUSAHAAN (IbK) DI UNIVERSITAS DR. SOETOMO -, 0 - /-/0
35 IPTEKS BAGI KEWIRAUSAHAAN (IbK) DI UNIVERSITAS DR. SOETOMO - - /-/0
36 Hasil cek turnitin: MODEL OF DETERMINANT FACTORS OF INDUSTRIALRELATIONS (ANALYTICAL STUDY OF INDONESIAN LAWS ON TRADE UNION). Universitas Dr. Soetomo - /-/0
37 Hasil cek turnitin: KONSTITUTIONALITAS PENGUJIAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) OLEH MAHKAMAH KONTITUSI REPUBLIK INDONESIA. Universitas Dr. Soetomo, 0 - /-/0
38 peer reviewer: Pengawasan BPK dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang bebas korupsi Universitas Dr. Soetomo - /-/0
39 Hasil cek turnitin: MODEL OF DETERMINANT FACTORS OF INDUSTRIALRELATIONS (ANALYTICAL STUDY OF INDONESIAN LAWS ON TRADE UNION). Universitas Dr. Soetomo, 0 - /-/0
40 peer reviewer: Konstitutionals Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Universitas Dr. Soetomo - /-/0
41 peer reviewer: Pengawasan BPK dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang bebas korupsi Universitas Dr. Soetomo, 0 - /-/0
42 Hasil cek turnitin: STRATEGY OF STRUGGLE_ TRADITIONAL MARKET STRATEGY OF STRUGGLE_ TRADITIONAL MARKET vs MODERN MARKET IN INDONESIA. Universitas Dr. Soetomo - /-/0
43 peer reviewer: Konstitutionals Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Universitas Dr. Soetomo, 0 - /-/0
44 Struggle - /-/0
45 Aspek hukum pengawasan pengelolaan keuangan daerah dalam perspektif penyelenggaraan negara yang bersih LaksBang, 2010 - /-/2010
46 Aspek Hukum Pengawasan Keuangan Daerah Laksbang Pressindo, Yogyakarta - /-/2010
47 Aspek Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah LaksBang Preesindo, Yokyakarta, 2010 - /-/2010
48 Hukum Lingkungan: Sanksi Administrasi dalam Penegakan Hukum Lngkungan Laksbang Grafika, 2013 - /-/2013
49 Penerapan sanksi administrasi dalam hukum lingkungan Laksbang Mediatama, 2013 - /-/2013
50 Peer Review" Hukum Lingkungan" Sanksi Administrasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2013 - /-/2013
51 Sanksi Administrasi Dalam Hukum Lingkungan Laksbang Grafika - /-/2013
52 Rancang Bangun Mesin Penyangrai Kopi Semi Otomatis Dengan Kapasitas 5 Kg Jurnal Rekayasa Mesin 2 (03), 2015 - /-/2015
53 Pengembangan Modul Pembelajaran Teknologi Mekanik Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas X TPM SMK N 1 Driyorejo Sumber 2016, 60-84, 2015 - /-/2015
54 Pengembangan Modul Pembelajaran Teknologi Mekanik Siswa Kelas X TPM SMK N 1 Driyorejo - /-/2016
55 Pengawasan BPK Dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Bebas Korupsi Jatiswara 31 (2), 249-263, 2016 - /-/2016
56 Pengawasan BPK Dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Bebas Korupsi Jatiswara 31 (2), 249-263 - /-/2017
57 Hasil Plagiasi Artikel Pengawasan BPK dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang bebas korupsi Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2017 - /-/2017
58 KONSTITUTIONALITAS PENGUJIAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) OLEH MAHKAMAH KONTITUSI REPLUBLIK INDONESIA Lembaga Penelitian Universitas Dr. Soetomo, 2017 - /-/2017
59 Pengembangan Modul Pembelajaran Teknologi Mekanik Siswa Kelas X TPM SMK N 1 Driyorejo Jurnal Pendidikan Teknik Mesin 6 (03) - /-/2018
60 DUE TO THE LEGAL UNDERSTANDING OF PRIVATE UNIVERSITIES IN THE SHADOW OF DIFFERENT FOUNDATIONS (STUDY OF UNIVERSATION OF HEALTHY SOLAR AKBID INTO DR SOETOMO UNIVERSITY SURABAYA) - /-/2018
61 STRATEGI SUKSES MENGHASILKAN WIRAUSAHA PEMULA YANG PROFESIONAL Difusi Iptek 2 (02), 80-87, 2018 - /-/2018
62 Peer Review Strategy of Struggle Tradisional Market vs Modern Market in Indonesia Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo, 2018 - /-/2018
63 Hasil Plagiasi Administrative Sanction In Environtmental Law GRANTHAALAYAH, 2018 - /-/2018
64 Strategy of Struggle: Traditional Market vs Modern Market In Indonesia International Journal of Current Advanced Research 7 (1(D)), 8964-8973, 2018 - /-/2018
65 Being Mama Papua is One of the Result of Tri Rismaharini in Implementing Community Relations Proceedings of the International Conference on Media and Communication …, 2018 - /-/2018
66 ADMINISTRATIVE SANCTION IN ENVIRONMENTAL LAW International Journal Of Research - Granthaalayah 6 (6), 22-37, 2018 - /-/2018
67 Hasil Plagiasi Strategy of Struggle Tradisional Market vs Modern Market in Indonesia 2018 UGC Approved Journal (UGC Journal No. 433892, 2018 - /-/2018
68 Implementation of the Authority of Financial Services Supervision in Legal Protection of Customers Storing Funds in Sharia Banks ACHITS 2019: Proceedings of the 1st Asian Conference on Humanities, Industry …, 2019 - /-/2019
69 The Influence of Regional Minimum Wage Discretion on Wage Disparity and Company Relocation 6th International Conference on Community Development (ICCD 2019), 100-102, 2019 - /-/2019
70 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA RONGDALEM KECAMATAN OMBEN KABUPATEN SAMPANG SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN DESA BERKUALITAS Jurnal Abadimas Adi Buana 3 (1), 67-72 - /-/2019
71 STUFEN THEORY AS A BASIC ANALYSIS OF THE LEGAL STANDING OF THE MINISTERIAL REGULATION AND ITS RELATION TO THE EXECUTION OF THE LOCAL REGULATION Yustisia 8 (3), 493-510, 2019 - /-/2019
72 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA RONGDALEM KECAMATAN OMBEN KABUPATEN SAMPANG SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN DESA MANDIRI Jurnal Abadimas Adi Buana 3 (01), 67-72, 2019 - /-/2019
73 Model of Determinant Factors of Industrial Relations (Analytical Study of Indonesian Laws on Trade Union) J. Legal Ethical & Regul. Isses 22, 1, 2019 - /-/2019
74 Right of Workers are Guaranteed in the Constitution Proceedings of the 1st Asian Conference on Humanities, Industry, and …, 2019 - /-/2019
75 Penggunaan media sosial dan literasi hukum di kalangan ibu PKK Jurnal Loyalitas Sosial 2 (1), 2020 - /-/2020
76 Retirement Age Disparity for Private Worker and Sate Civil Aparatures in Indonesia International Conference on Community Development (ICCD 2020), 118-121, 2020 - /-/2020
77 DECONSTRUCTIVE INTERPRETATION AS A JIHAD FORM OF CONSTITUTIONAL JUDGE TOWARDS LEGISLATIVE CORRUPTION JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS 7 (12), 4082-4089, 2020 - /-/2020
78 Model Advokasi Serikat Pekerja dalam Perjuangan Membela Hak-Hak Pekerja Buruh - /-/2020
79 KARAKTERISTIK PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL Jurnal Hukum & Pembangunan 50 (4), 994-1006, 2021 - /-/2021
80 The Existence of Trade Union on the Implementation of Outsourcing Worker Policy in the Rights of Labour: Case from Indonesia Journal of Public Policy and Administration 5 (1), 24, 2021 - /-/2021
81 Standard Contract Based on the Legal Positivist Paradigm of Study International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021 …, 2021 - /-/2021
82 Implications of the Constitutional Court's Decision on Corruption Management Politics in Indonesia Baltic Journal of Law & Politics 15 (3), 324-342, 2022 - /-/2022
83 Implication Inconsistencies Patient Rights Legislation On Online-Based Health Care Systems In Indonesia BiLD Law Journal 7 (2), 85-93, 2022 - /-/2022
84 GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF AJARAN ISLAM SEBAGAI IJTIHAD MENCEGAH KORUPSI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL 6 (2), 198-205, 2022 - /-/2022
85 DUE TO THE LEGAL UNDERSTANDING OF PRIVATE Universities IN THE SHADOW OF DIFFERENT FOUNDATIONS (STUDY OF UNIVERSATION OF HEALTHY SOLAR AKBID INTO DR SOETOMO UNIVERSITY SURABAYA) Awang Long Law Review 4 (2), 425-431, 2022 - /-/2022
86 LAW ENFORCEMENT ON DRUG ABUSE PERPETRATORS COMMITTED BY INDONESIAN POLICEMEN Journal of Law Theory and Law Enforcement 2 (2), 16-29, 2023 - /-/2023
87 Criminal Law Enforcement of Uruk Soil Without Mining Business License (IUP) Ius Positum: Journal Of Law Theory And Law Enforcement, 45-56, 2023 - /-/2023
88 Law Enforcement of Single Traffic Accidents Causing Death and Injury of Passengers Justice Voice 2 (1), 45-53, 2023 - /-/2023
89 Criminal Law Enforcement Toward Illegal Production and Distribution of Cigarette International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding 10 …, 2023 - /-/2023
90 Law Enforcement Against Corruption in the Charity of Water Supply Program in Bitung Srawung: Journal Of Social Sciences And Humanities, 32-45, 2023 - /-/2023
91 Facial Recognition Technology A Multinational Analysis of Regulatory Framework Ethics and Legal Implications in Security and Privacy International Journal of Science and Society (IJSOC) 5 (4), 498-510, 2023 - /-/2023
92 The Implementation of Material Criminal Law Against Criminal Act of Embezzlement in Office Yuris: Journal of Court and Justice, 66-74, 2023 - /-/2023
93 The Role of Labor Unions in Determining Minimum Wage in Indonesia International Journal of Professional Business Review: Int. J. Prof. Bus …, 2023 - /-/2023
94 Evaluation of Spatial Plan Policy on Minimarket Arrangement in Surabaya ENDLESS: INTERNATIONAL JOURNAL OF FUTURE STUDIES 6 (2), 218-224, 2023 - /-/2023
95 Law Enforcement against Human Trafficking in the Police Jurisdiction at Sangihe Islands Resort Yuris: Journal of Court and Justice, 31-42, 2023 - /-/2023
96 The Implementation of Criminal Act towards Hate Speech in Social Media Yuris: Journal of Court and Justice, 75-86, 2023 - /-/2023
97 LAW ENFORCEMENT AGAINST PERPETRATORS OF UNLICENSED GOLD MINING CRIME IN SANGIHE ISLANDS Journal of Law Theory and Law Enforcement 2 (4), 93-105, 2023 - /-/2023
98 TINJAUAN YURIDIS KONSUMEN DENGAN MEMBELI PRODUK IPHONE EX-INTER TANPA JAMINAN KUALITAS DAN JAMINAN RESMI DI INDONESIA MENURUT UU NOMOR 8 TAHUN 1999 COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916) 4 (01), 50-61, 2024 - /-/2024
99 Increasing Internal Auditor Accountability in Law of State Financial Management Journal of Law and Sustainable Development 12 (1), e2877-e2877, 2024 - /-/2024
100 Criminal Provisions For Perpetrators Who Commit Criminal Acts of Copulation And Lewd Acts Against Minors Indonesian Journal of Law and Justice 1 (4), 13-13, 2024 - /-/2024
101 Environmental Damage Community Lawsuit Against The Government Over Industrial Business Licenses LAW REFORM 20 (1), 1-10, 2024 - /-/2024
102 Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan PNS di Kepolisian Daerah Jawa Timur Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora 7 (2), 2024 - /-/2024
103 Mekanisme Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum 8 (2), 300-313, 2024 - /-/2024
104 EKSISTENSI PENEGAKAN HUKUM POLRI PADA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOBA COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916) 4 (03), 24-35, 2024 - /-/2024
105 ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBUKAAN RAHASIA BANK TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916) 4 (02), 1-12, 2024 - /-/2024
106 KEADILAN RESTORATIF PADA TINGKAT PENYIDIKAN BAGI PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916) 4 (03), 11-23, 2024 - /-/2024
107 PENYALAHGUNAAN NARKOBA SERTA UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGANNYA OLEH POLRI COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916) 4 (03), 36-47, 2024 - /-/2024
108 LEGAL PROTECTION FOR EMPLOYEES DUE TO NON-PAYMENT OF HEALTH SOCIAL SECURITY CONTRIBUTIONS BY THE COMPANY Jurnal Poros Hukum Padjadjaran 5 (2), 219-230, 2024 - /-/2024
109 Politik Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Kejahatan Illegal Logging JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL 3 (3), 01-13, 2024 - /-/2024
110 PENERAPAN HUKUM PIDANA ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK DI KABUPATEN SERUYAN, KALIMANTAN TENGAH COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916) 5 (01), 41-53, 2025 - /-/2025
111 IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIDIK: Studi Kasus Putusan Nomor 274/Pid. Sus/2023/PN Son COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916) 5 (01), 65-74, 2025 - /-/2025
112 ANALISIS HUBUNGAN HUKUM ANTARA PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS (PPDS) DENGAN RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN NOVUM: JURNAL HUKUM, 80-95, 2025 - /-/2025

Karya Buku

No Judul Buku Tahun Jumlah Halaman Penerbit

Pemakalah Seminar Ilmiah

No Nama Temu ilmiah / Seminar Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat

Hak Karya Ilmiah

No Judul/Tema HKI Tahun Jenis Nomor
1 Penerapan Sanksi Administrasi dalam Hukum Lingkungan 2014 hak cipta C102014400060
2 Model Determinan Advokasi Pelaksanaan Undang-Undang No. 21 tahun 2000 untuk menciptakan hubungan Industrial yang harmonis dalam rangka meningktkan kinerja serikat pekerja di jawa timur 2018 hak cipta EC00201821275